EDISINEWS.ID | JABAR – DPP DePA-RI pada hari ini Jumat (25/7/2025) menyelenggarakan pelantikan Ketua DPD DePA-RI Jawa Barat dan pengurus DPC-DPC Se-Jawa Barat. Pelantikan yang digelar di Hotel Sutan Raja Sorean, Bandung, Jawa Barat ini memiliki tema “Penguatan Peran Strategis Organisasi Advokat DPD DePARI Hadir di Tengah Masyarakat Jawa Barat”.
Adapun susunan Pengurus DPD DePA-RI Jawa Barat periode 2025-2030, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 018/SKEP/DPP-DePA-RI/2025, tanggal 2 Juli 2025, yaitu :
Ketua : Dr. Aulia Taswin S.H., M.H
Wakil Ketua : Angga Kurniawansyah S.H
Sekretaris : Budi Kusniawan S.H
Wakil Sekretaris : Arif Yudha Irwanto S.H
Bendahara : Erna Yuli Astuti S.H
Wakil Bendahara : Dhia Taufiqa S.H
Departemen :
Ketua Departemen SDM dan Sertifikasi : Asep Hermawan S.H
Ketua Departemen Organisasi dan Keanggotaan : Wihelmus Soumeru S.H., M.H
Ketua Departemen Pembelaan Anggota dan Bantuan Hukum : Luthfy S.H
Ketua Departemen Kajian Hukum dan Perundang-undangan : Efrin Sando Libes S.H
Ketua Departemen Pemberitaan dan Media Massa : Achmad Sodikin S.H
Ketua Departemen Pemberdayaan Keluarga, Perempuandan Anak : Sri Yuliati S.H
Ketua Umum DPP DePA RI Pusat, Dr.TM Luthfi Yazid,S.H.,LL.M mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Ia berharap dengan adanya pembaharuan kepengurusan tersebut dapat lebih berkembang di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Selamat Kepada pengurus yang baru ya karena mereka diharapkan untuk mengembangkan di sini (Jawa Barat), karena di sini kan bukan hanya Bandung Kabupatennya, itu macam-macam ada Indramayu ada Tasik ada Ciamis ada Kuningan Majalengka ada kalau Karawang sudah tadi kemudian ada Bogor Garut kalau enggak salah ya nah itu saya harapkan bahwa mereka akan mengembangkan Depari ke daerah tersebut. Dan saya harap bahwasanya teman-teman pengurus itu bisa kemudian mengkader merekrut para advokat yang punya komitmen untuk menegakkan hukum menegakkan keadilan,” imbuh Ketum DPP DePA-RI dalam sambutannya.
Luthfi juga mengingatkan untuk selalu menjaga integritas dengan menjauhi dari perilaku sebagai mafia hukum.
“Jadi bukan semata-mata mencari uang karena uang itu nanti pasti akan datang dengan sendirinya asal kita bekerja secara profesional mereka menjaga integritas jangan sampai terlibat menjadi mafia hukum sudah bnyak contoh nya yang terlibat mafia hukum.yng akhirnya dintangkap KPK kita harus JD contoh sebagai sebuah organisasi advokat,” tuturnya kembali.
Pelantikan DPC DePA-RI Bogor, masih dikatakannya, Karawang Bandung Raya kurang lebih 4 atau 5. organisasi advokat itu adalah profesi mulia. “Jadi jaga kemuliaan profesinya tersebut dan tidak terlibat di dalam perkara Pat gulipat kasus karena tambah rusak nanti kalau kita supaya advokat ikut merusak hukum gitu loh, jadi kita kan penegak hukumnya advokat bersama-sama jaksa polisi hakim dan semua pada hukum itu kita berjuang mewujudkan pesan dari undang-undang dasar 45,” tegasnya.
Ditempat yang sama, dalam sambutannya Ketua DPD DePA-RI Jawa Barat, Dr. Aulia Taswin S.H., M.H terpilih menyapa ketua DPP DePA-RI, serta para tamu undangan.
“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DePA-RI beserta jajaran, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat DePA-RI, Para senior, sahabat sejawat advokat, serta seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Antara lain, yang Mulia Bapak Dr. Sugiyanto, SH., MH, Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung RI Mbak Ari, Ketua LBH Awalindo Jawa Tengah Mbak Firoh, Ketua LBH Awalindo Sleman, Yogjakarta Bang Uking, Ketua LBH Awalindo Bogor Timur Bang Hendrik, Ketua LBH Awalindo Kota Tangerang, Banten Bang Cardi, Ketua LBH Awalindo Jakarta Aa Ginanjar Aulia, Ketua LBH Awalindo Bandung Aa Dedy Koesnady, Ketua LBH Awalindo Sukabumi,” ucap Aulia Taswin dalam sambutannya. Jumat (25/7/2025).
Tak lupa ia juga memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa (YME) atas terselenggaranya acara pelantikan tersebut.
“Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama dalam acara pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DePA-RI Jawa Barat dan DPC Bandung Raya, DPC Bekasi Raya, DPC Karawang, DPC Bogor Raya pada hari yang berbahagia ini,” ujarnya kembali.
Dr. Aulia Taswin mengatakan bahwa acara pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, akan tetapi menjadi start dimana dimulainya sebuah komitmen dan rasa tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan tentang hak asasi manusia.
“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan titik awal dari sebuah komitmen dan tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum, pelindung hak asasi manusia, serta penyeimbang keadilan di tengah masyarakat,” tuturnya.
Aulia juga menyampaikan beberapa pesan yang perlu diketahui oleh para pengurusDPD DePA-RI Jawa Barat maupun DPC-DPC se Jawa Barat
“Peran strategis organisasi advokat DePA-RI Jawa Barat di tengah masyarakat sebagai organisasi advokat yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan profesionalisme, DePA-RI Jawa Barat memiliki peran yang sangat vital di tengah masyarakat. DePA-RI bukan hanya sekadar wadah profesi hukum, tetapi juga merupakan motor penggerak perubahan sosial yang bertugas membumikan nilai-nilai hukum di tengah kehidupan masyarakat,” imbuhnya.
Masih dikatakannya, DePA-RI hadir untuk menjadi mitra kritis dan solutif dalam berbagai dinamika hukum yang dihadapi warga. Mulai dari memberikan penyuluhan hukum, pendampingan kasus, hingga advokasi kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial. Dengan pendekatan yang humanis dan berbasis pada nilai-nilai konstitusi, DePA-RI berkomitmen untuk menjadi pelindung hak-hak sipil masyarakat, terutama kelompok yang lemah secara sosial dan ekonomi.
Dirinya juga mengingatkan, sebagai organisasi profesi yang progresif, kita tidak boleh hanya reaktif, melainkan harus menyusun langkah-langkah sistematis dan terencana melalui program-program jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Kami memandang perlunya langkah progresif berupa pembentukan Mahkamah Desa dan Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes) di seluruh pelosok Jawa Barat. Hal ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang letak geografis atau status sosialnya, dapat memperoleh akses keadilan secara nyata,” ujarnya.
Diakhir, dirinya menyertakan suatu pernyataan yakni, Kita adalah bagian dari perubahan. Kita adalah suara bagi mereka yang tak terdengar Kita adalah harapan bagi mereka yang tak punya jalan. Sebagaimana dikatakan oleh Cicero, “Salus Populi Suprema Lex Esto” – keselamatan rakyat harus menjadi hukum yang tertinggi.
Penulis : Cardi S
