EDISINEWS.ID | JAKARTA – Berita tentang adanya kenaikan dana operasional (OP) RT/RW merupakan angin segar bagi pengurus RT/RW di DKI Jakarta. Hal tersebut juga di sambut baik oleh badan legislatif yang berada di pemerintahan pusat antaranya Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Melalui anggotanya, Riano P. Ahmad Komisi yang membidangi Tata Pemerintahan, Organisasi Pemerintahan, Pemerintahan Desa, Keamanan, Ketertiban, Kehumasan, Kepegawaian, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Catatan Sipil, Kependudukan, dan Pengawasan Daerah. Mengatakan, kebijakan menaikan dana operasional untuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) harus diberlakukan secara menyeluruh, tidak parsial tetapi harus ke semua perangkat kewilayahan lainnya.
“Usulan kenaikan operasional RT dan RW kami sambut baik. Tapi harus ada keadilan dan pemerataan,” ungkap Riano di jakarta pada Rabu (23/7/25).
Lanjut Riano menyampaikan, selain RT/RW dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), masih banyak perangkat kewilayahan lainnya yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik. Khususnya, di tingkat kelurahan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, antaranya
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Dasawisma dan Posyandu. Kemudian, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga Pos Binaan Terpadu (Posbindu).
“Selain pengurus RT,RW .adjuga perangkat wilayah yang tugasnya bersinggungan langsung dengan masyarakat seperti, FKDM, PKK, Jumantik dan Posbindu.yang perlu juga di perhatikan dana kenaikan oprasionalnya,” lanjutnya.
Rencana kenaikan dana operasional pngurus RT,RW merupakan janji kampanye yang di ucapkan gebernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung dan Rano Karno yang dalam waktu dekat ini akan direalisasikan oleh pasangan tersebut yang saat ini menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2025 – 2030.
Dana Operasional untuk RT/RW saya sudah tanda tangani. Nanti saya umumkan pada saat berlakunya, mudah-mudahan bulan Oktober kata Pramono di Jakarta Selatan, Selasa (22/7/25) di Jakarta.
Penulis : Feri
