EDISINEWS.ID | PURWAKARTA – Guna mewujudkan penggunaan anggaran pemerintah yang transparan dan akuntabel, perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Purwakarta telah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha saat menghadiri Bimbingan Teknis Implementasi KKPD yang digelar di Prime Plaza Hotel Kota Bukit Indah, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, pada Senin 11 November 2024.
“Saat ini, baru tiga perangkat daerah yang sudah menggunakan KKPD, yaitu BAKD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Pemerintah Kecamatan Wanayasa. Tahun depan seluruh perangkat daerah akan menerapkannya, begitupun yang ada di Sekretariat Daerah (Setda),” ungkap Norman.
Khusus untuk dibagian Setda Kabupaten Purwakarta, tahun 2025 nanti sudah harus menggunakan KKPD. Ia pun meminta perwakilan dibagian Setda yang hari ini menjadi peserta bimtek, untuk bisa mengikuti kegiatan ini hingga selesai dan mendengarkan penjelasan dari para narasumber terkait mekanisme penggunaan KKPD.
“Seluruh bagian yang ada di Setda tidak bisa ditawar lagi, tahun 2025 harus menggunakan KKPD,” ujarnya.
Norman juga menjelaskan, penggunaan KKPD bertujuan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. “KKPD membuat penggunaan anggaran menjadi lebih transparansi dan akuntabel,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Purwakarta, Nur Aisah Jamil mengatakan, bahwa bimbingan teknis implementasi KKPD hanya dilaksanakan satu hari, yakni dari pagi hingga sore hari.
“Dan peserta bimtek kali ini adalah para Kabag, PPTK BPP dilingkup Setda Kabupaten Purwakarta,” kata Nur Aisah Jamil.
Penulis : Hombing
