EDISINEWS.ID | JAKARTA – Tujuan dari Survei opini masyarakat tentang pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Ecowisata Green Coastland dapat menunjukkan tingkat dukungan atau penolakan masyarakat terhadap proyek tersebut. Survei juga dapat menunjukkan dampak yang dirasakan masyarakat akibat Proyek Strategis Nasional tersebut. kata Direktur Eksekutif Citra Nasional (CNN), Robbi Rosiadi dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, (23/1/2025).
“Hasil temuan Survei sebanyak 67,8 % masyarakat Banten dan Jakarta mengetahui adanya PSN Ecowisata Green Coastland dan sebanyak 29,8 % Tidak tahu dan sebanyak 2,4 % Tidak menjawab,” terang Robbi.
“Hasil temuan Survei sebanyak 75,2 % atau Mayoritas Masyarakat Banten dan Jakarta Setuju PSN Ecowisata Green Coasland memiliki efek positif bagi ekonomi di Banten dan Jakarta dan sebanyak 10,1 % menyatakan tidak terlalu memberikan efek positif dan sebanyak 14,7 % Tidak menjawab,” ucap Robbi.
“Dari temuan Survei juga ditemukan bahwa sebanyak 76,8 % masyarakat yang menganggap kondisi ekonomi rumah tangga mereka dan ekonomi nasional kurang baik cenderung memiliki penilaian lebih positif pada PSN Ecowisata Green Coastland yang akan memberikan dampak pada terbukanya lapangan kerja baru,” kata Robbi.
Sementara sebanyak 79,1 % yang menyatakan ekonomi rumah tangga mereka biasa saja menyatakan PSN Ecowisata Green Coastland akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan ekonomi rumah tangga mereka. Dan sebanyak 78,1 % masyarakat yang menyatakan ekonomi rumah tangga mereka meningkat juga memberikan penilaian positive pada PSN Ecowisata Green Coastland,” bebernya.
“Sebanyak 74,4 % masyarakat Setuju jika pembangunan PSN Ecowisata Green Coastland akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Sementara sebanyak 14,7 % yang menyatakan sebaliknya,” dan 10,9 % tidak memberikan pendapat,” tandasnya.
“Jika dibedah lebih detail, Mayoritas tingginya dukungan tersebut berasal dari responden laki-laki. Catatan CNN dari 80,7% responden laki-laki yang mengetahui pembangunan PSN Ecowisata Coastland dan sebanyak 76,4 % menyatakan Setuju. Selain itu, sebanyak 78,2 % juga Setuju pembangunan PSN Ecowisata Green Coastland akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Robbi.
“Untuk responden perempuan, dari jumlah sebesar 50,1% , sebanyak 70,7 % tahu pembangunan PSN Ecowisata Green Coastland,” ujarnya.
“Dari yang tahu, sebanyak 72,1% Mendukung. Ada juga sebanyak 70,1% yang Setuju jika pembangunan PSN Ecowisata Green Coastland akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tegasnya,” tegas Robbi.
Sementara itu Menurut Pengamat Teknologi Digital dan Sosial Media, Mahendra Zaini hasil Survei ini menunjukan fakta yang terjadi sebenarnya dibandingkan isu-isu negatif penolakan terhadap PSN Ecowisata Green Coastland.
“Dimana masyarakat Banten dan Jakarta tidak terpengaruh oleh konten-konten di media sosial dan media mainstream tentang isu-isu negatif PSN Ecowisata Green Coastland, Hal ini tergambar bahwa mayoritas masyarakat justru berharap Proyek Strategis Nasional (PSN) Ecowisata Green Coastland bisa terlaksana secepatnya,” tegas Mahendra.
“Tetapi tanpa keterlibatan pemerintah untuk ikut serta dalam membangun komunikasi dan info-info positif terhadap PSN Ecowisata Green Coastland pada masyarakat maka proyek infrastruktur ini menjadi problematis. Dan kebijakan pemerintah selama ini bukan solusi tetapi justru menyerahkan beban besar kepada pihak swasta yaitu Agung Sedayu, yang berpotensi merugikan mereka secara finansial maupun operasional,” ungkapnya.
“Ini bisa dikatakan sebagai jebakan batman bagi Swasta. Pemerintah menyerahkan semua tanggung jawab, termasuk pembebasan lahan dan penyelesaian administrasi kepada mereka (Swasta). Padahal, proyek infrastruktur seperti Jalan tol, Bendungan dan bandara selalu terhambat di masalah pembebasan lahan,” ucap Mahendra.
Mahendra memperingatkan, Jika proyek Strategis Nasional Ecowisata Green Coastland tidak berjalan lancar, maka masyarakat tetap akan menyalahkan pemerintah.
“Tetapi, Pemerintah bisa saja dengan mudah melempar tanggung jawab dan lepas tangan. Sebab, setelah penyerahan pembangunan infrastruktur ke pihak swasta itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab swasta,” tandas Mahendra.
“Kalau infrastruktur lambat, pemerintah bisa saja lepas tangan dan menyalahkan swasta. Tetapi, dampaknya tetap dirasakan oleh masyarakat luas,”ujarnya.
“Survei ini dilakukan pada tanggal 9-20 Januari 2025 Metode yang digunakan Multi-Stage Random Sampling dengan melibatkan sampel 1360 responden di Dua Provinsi yaitu Jakarta dan Banten dengan Margin of Error +/-2,66 % dengan Tingkat Kepercayaan sebesar 95 %,” pungkas Robbi Rosiadi.
Penulis : Eti Sumarni
