EDISINEWS.ID | PADANG – Anggota sekaligus Mantan Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Padang, Samuel Partogi Simanjuntak, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Irjen Pol Gatot Tri Suryanta. Rabu (16/4).
Dalam pernyataan resminya, Samuel menilai bahwa berbagai program yang dijalankan Kapolda saat ini lebih bersifat seremonial dan pencitraan, dibanding menyentuh akar masalah publik.
“Kita melihat data resmi dari Ombudsman, BNNP, hingga BPK, semuanya menunjukkan bahwa masih banyak persoalan mendasar yang belum tersentuh secara serius. Mulai dari maladministrasi, krisis narkoba, kerusakan lingkungan akibat PETI, hingga maraknya kriminalitas remaja,” ujar Samuel dalam konferensi pers di Padang, Rabu (16/04).
Sorotan Utama:
Maladministrasi Publik:
Menurut data Ombudsman RI Sumbar, 386 laporan mengarah ke kepolisian dengan nilai kerugian masyarakat mencapai Rp68 miliar. Namun, hanya sebagian kecil yang terselesaikan dengan baik.
Krisis Narkoba:
Data BNNP mencatat 80% penghuni Lapas di Sumbar adalah napi narkoba. Sayangnya, pendekatan masih represif, tanpa strategi rehabilitasi yang serius.
PETI dan Lingkungan:
Hanya 5% dari 72 Wilayah Tambang Rakyat (WTR) yang diajukan legalisasi. Akibatnya, 12 sungai tercemar merkuri dan banjir bandang menewaskan 23 warga awal tahun ini.
Kriminalitas Remaja:
Program “Sumbar Zero Tawuran” dinilai tidak menyentuh akar masalah karena tidak menyertakan basis data pelajar putus sekolah secara maksimal. Angka tawuran justru naik 40% di beberapa daerah.
Indikasi Intervensi Politik:
Penanganan kasus PETI dinilai tidak adil. Ada laporan penyelidikan yang dihentikan karena intervensi elite politik, sementara pelaku kecil dijadikan kambing hitam.
Tuntutan:
1. Audit Transparan atas Program dan Anggaran Polda Sumbar
2. Evaluasi Program Seremonial yang Tidak Efektif
3. Penguatan Satgas Antimaladministrasi dan Lingkungan Hidup
4. Reformasi Penanganan Narkoba dengan Pendekatan Rehabilitatif
5. Netralitas Kepolisian dalam Menindak Cukong Tambang dan Mafia Politik
“Sumbar tidak butuh Kapolda yang populer di media, tapi Kapolda yang berpihak kepada rakyat dan berani melawan tekanan politik. Jika tak sanggup, lebih baik mundur secara terhormat,” tegas Samuel.
Penulis : Toni
