EDISINEWS.ID | JATIM – Ratusan Nelayan & Pelaku Usaha Perikanan melakukan Rembuk Nelayan 2025 dalam merefleksikan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai masih merugikan bagi para nelayan dan pelaku usaha perikanan di tanah air. Nelayan & Pelaku Usaha Perikanan pun merumuskan beberapa poin penting yang akan disuarakan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran agar kebijakannya di sektor perikanan bisa berpihak terhadap kemajuan dan kesejahteraan Nelayan & Pelaku Usaha Perikanan. Rembuk Nelayan 2025 ini berlangsung di Gedung Srijaya, Jl. Mayjen Sungkono No.212-214, Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60256. Sabtu (13/9/2025).
Rembuk Nelayan 2025 dihadiri dari berbagai daerah di Nusantara yakni Jakarta, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, seperti Probolinggo, Cilacap, Pati, Rembang, Brebes, Banyuwangi, Tegal, Madura, Tuban, Kepulauan Riau, Indramayu, Lamongan, Bitung, Sumatera Utara, Cirebon Jember
Agenda Rembuk Nelayan 2025 ini dalam menyikapi dan merefleksikan Pemerintahan Prabowo – Gibran yang telah berjalan 10 bulan, yang dinilai para nelayan dan pelaku usaha perikanan belum berpihak terhadap industri perikanan di Nusantara.
“Ya Rembuk Nelayan 2025 ni atas dasar keresahan dan keluhan dari nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) yang hadir dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dll, terkait permasalahan-permasalahan di industri perikanan seperti kepastian usaha perikanan, penegakan hukum, adanya kapal ikan asing, PBB laut dan lainnya,” sebut Hadi Sutrisno selalu Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI).
Lanjutnya Hadi menjelaskan, bahwa kaitannya kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan saat ini, menimbulkan beban bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Sehingga Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibtan yakni melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansi selektif untuk memberikan subsidi pelaku perikanan di sektor perikanan BBM solar di subsidi, lalu penurunan PNBP 3%, penghapusan PBB laut, menolak naturalisasi Kapal Ikan Asing dan mengevaluasi kebijakan lainnya yang tidak berpihak bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Kita akan menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden RI Prabowo Soebianto, untuk melakukan evaluasi total terhadap kebijakan saat ini Kementrian Kelautan dan Perikanan yang tidak berpihak kepada nelayan & pelaku usaha perikanan. Dan tadi masukan dan aspirasi dari berbagai daerah, agar Kementrian Kelautan dan Perikanan melibatkan nelayan, pelaku usaha Perikanan dan stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan dibidang industri perikanan,” sambungnya.
Selain itu, Hadi juga menambahkan, bahwa beberapa poin rumusan hasil Rembuk Nelayan 2025 ini akan disampaikan langsung kepada Bapak Presiden RI Prabowo Soebianto. Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) yang sebagai Mitra Politik Pemerintahab Prabowo-Gibran siap bersinergi untuk memajukan dan mensejahterakan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Sementara itu, James Then selalu Sekjen Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) menyampaikan, bahwa iklim perikanan dI Indonesia sedang mengalami kondisi yang buruk, karena itu serempak berbagai nelayan dan pelaku usaha perikanan didaerah Nusantara menyuarakan keresahan dan kegelisahan terhadap situasi industri perikanan saat ini, lantaran kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang belum memihak bagi para nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Potensi gelombang protes terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meluas karena kebijakan KKP yang sepihak dan merugikan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan,” kata James Then Sekjen Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI).
Sehingga Rembuk Nelayan 2025 ini merangkum keluhan dan keresahan nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai tanah air, yang selanjutnya suara aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan ini disampaikan ke Bapak Presiden RI Prabowo Soebianto.
“Kita berkumpul dan berdialog dalam Rembuk Nelayan 2025 agar ada solusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) tahap awal ini akan menyuarakan ke Bapak Presiden RI Prabowo Soebianto untuk mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini,” terang James Then.
Lanjut James Then, jika kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak berpihak kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan ini terus bergulir, maka Nelayan indonesia akan menggelar aksi di Kementerian Kelautan & Perikanan
“Aksi demonstrasi ini untuk menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melahirkan kegaduhan dan beban terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan,” pungkasnya.
“Saat ini kita berkumpul bersama dan dialog serta berencana demo besar besaran . Kita SNI bagian dari pemerintah untuk awal mengirimkan surat dan mengetahui agar keluhan Opsi terakhir mengerahkan menyampaikan aspirasi demontrasi,” tutup James Then.
Solidaritas Nelayan Indonesia pun menyampaikan agar Bapak Presiden RI Prabowo Soebianto bersedia turun ke basis-basis perikanan yang ada di Nusantara, sehingga pemerintah bisa melihat langsung kondisi saat ini dunia perikanan di Indonesia.
Rembuk Nelayan 2025 ini juga diisi dengan dialogis tanya jawab serta aspirasi dari berbagai daerah, yang rumusan poin aspirasi ini menjadi acuan Bapak Presiden RI Prabowo Soebianto.
Seperti diketahui, Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Solidaritas Nelayan Indonesia berkomitmen untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam kontestasi pada Pemilu 2024 satu putaran,” kata Ketua Umum SNI, Hadi Sutrisno di lokasi, Jumat (12/1/2024).
Dalam deklarasi tersebut juga dibacakan beberapa komitmen jika Prabowo-Gibran memenangkan Pemilu. Berikut beberapa komitmen tersebut:
a. Menjamin akses yang lebih baik ke sumber daya perikanan termasuk pemenuhan kebutuhan peralatan, teknologi, dan pelatihan yang diperlukan
b. Menjamin perlindungan hukum, kepastian usaha dan keberpihakan
c. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan dengan memperkuat pasar lokal memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan
d. Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai termasuk perbaikan dan pembangunan pelabuhan jalan dan sarana transportasi lainnya yang mendukung aktivitas nelayan.
e. Memposisikan Solidaritas Nelayan Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan tata kelola perikanan Indonesia
Prabowo Subianto yang hadir langsung dalam deklarasi mengucapkan langsung atas dukungan yang diberikan relawan nelayan. Prabowo menyebut nelayan sebagai pahlawan.
“Terima kasih kedatangan kalian, kehormatan bagi saya, terima kasih. Saya tidak menduga hari ini saya didatangi begitu banyak nelayan ke tempat saya,” kata Prabowo.
Prabowo berjanji, jika dia dan Gibran Rakabuming Raka memenangkan Pilpres 2024, akan meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Dia berjanji akan menyusun kebijakan yang pro terhadap nelayan dan rakyat Indonesia lainnya.
“Manakala kita menerima mandat kita akan berjuang sekeras tenaga kita, dengan segala kemampuan kita, segala upaya kita untuk memperbaiki hidup para nelayan kita. Itu komitmen saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia,” tuturnya.
Penulis : Cardi S
