EDISINEWS.ID | JAKARTA – Sorotan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung Wibowo terhadap proyek monorel menarik disimak. Tidak bisa dipungkiri keberadaan tiang-tiang monorel yang dibiarkan mangkrak lebih dari dua dekade, telah mengganggu keindahan Kota Jakarta.
Di tengah gerimis tipis Rabu 11 Juni 2025 petang, terlihat nyata deretan tiang monorel proyek pengembangan sarana dan prasarana transportasi umum itu, menjadi saksi bisu bahwa pada 16 Oktober 2013, di Tugu 66, Jl. Rasuna Said Kuningan – Setiabudi – Jakarta Selatan diresmikan dimulai kembali proyek monorel. Kini setelah melewati enam gubernur sejak Gubernur Sutiyoso. (1997–2007);
Fauzi Bowo. (2007–2012); Joko Widodo. (2012–2014); Basuki Tjahaja Purnama (2014–2017); .Djarot Saiful Hidayat. (2017) dan Anies Baswedan. (2017–2022), proyek ini justru tampak terbengkalai.
Melihat kondisi mengenaskan itu, Gubernur Pramono Anung yang mendapat mandat rakyat dalam Pemilihan Gubernur 2024, memberi atensi khusus. Beliau mengambil peran, apa yang harus dilakukan terkait proyek monorel.
Pada beberapa kesempatan gubernur menyatakan ingin ‘menyelesaikan’ sengkarut monorel.
Harus dibongkar Gubernur DKI Jakarta 2024 – 2029 ini menyatakan, pihaknya telah melakukan rapat dengan jajarannya untuk pembongkaran tiang monorel. Dari rapat itu, terdapat dua keputusan yang dihasilkan Pemprov DKI. “Pertama, karena tiang monorel itu miliknya PT Adhi Karya,” kata Pramono di Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).
Jadi pihak yang memiliki kewenangan membongkar tiang monorel itu memang PT Adhi Karya. Langkah itu diambil lantaran sudah ada keputusan dari Pengadilan Negeri dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).
Untuk itu, Pramono siap segera menyurati PT Adhi Karya agar melakukan pembongkaran tiang monorel yang terbengkalai.
Gubernur yang akrab disapa Mas Pram bahkan menegaskan, apabila nantinya PT Adhi Karya tidak mampu melakukan pembongkaran, Pemprov DKI akan membantu. Hal itu lantaran pembongkaran tiang monorel penting dieksekusi demi estetika Kota Jakarta setelah enam gubernur sebelumnya tidak mengabaikan.
“Kalau kemudian Adhi Karya katakanlah tidak mampu, maka pemerintah Jakarta akan melakukan tindakan untuk membersihkan. Yang jelas bahwa persoalan hukumnya sekarang sudah kami ketahui secara detail,” imbuhnya.
PT Jakarta Monorail menjadi pertanyaan siapa sebenarnya pemilik proyek monorel?
Untuk itu Direktur Utama PT Jakarta Monorail, Ir. Sukmawati Syukur menyambut baik kedatangan Tim Harian Jaya Pos yang menyambangi kantornya di Sampoerna Strategic Square, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Perhatian khusus Gubernur Pramono tampaknya menjadi blessing , sebab selama lebih dua dekade proyek yang digagas Gubernur Sutiyoso ini terhenti.
“Saya tidak ingin bahas mengapa monorel di Jakarta harus terkendala bahkan sejak Presiden Ibu Megawati ground breaking pada 2004,” ucap Sukmawati.
Pembangunan tiang konstruksi proyek monorel Jakarta pertama kali memang dilakukan pada 2004 yang dikerjakan konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri berkenan meresmikan awal pembangunannya pada 6 Juni 2004.
Bagi PT Jakarta Monorail, sebenarnya di meja Gubernur DKI Jakarta pun sudah disampaikan hasil Feasibility Study termasuk alternatif kelanjutan proyek monorel. Sayang tidak ada tindak lanjutnya, walaupun telah berkali-kali PT Jakarta Monorail meminta audiensi maupun penjelasan kelanjutan proyek angkutan massal warga ini.
“Tetapi bagi kami, PT Jakarta Monorail tetap siap dan terbuka berbagi pengusahaan proyek monorel dengan Pemprov DKI Jakarta, termasuk menyesuaikan rute baru setelah kawasan permukiman di Jakarta semakin tumbuh dan berkembang. Monorel bisa diarahkan ke Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara misalnya, atau kawasan hinterland yang memerlukan pelayanan public transportations canggih dan nyaman,” terangnya.
Secara teknis PT Jakarta Monorail sudah menyiapkan dan memiliki alternatif untuk menghidupkan kembali pelayanan transportasi publik yang lebih baik dan modern.
Apalagi secara ketentuan administrasi PT Jakarta Monorail terikat perjanjian kontrak kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlaku efektif sejak 2004 dan berlaku untuk jangka waktu 30 tahun sejak dimulainya masa operasional. Bahkan sampai kini tidak ada permasalahan yang menunjukkan kegagalan PT Jakarta Monorail dalam melaksanakan kewajibannya.
Dari catatan kronologis Perizinan dan Milestones Proyek Jakarta Monorail, bahwa pada 3 Oktober 2013 dilakukan penandatanganan Head of Agreement antara PT Jakarta Monorail dan China Communications Constraction Company (CCCC) – BUMN Konstruksi di RRT, yang disaksikan Presiden RRT Xi Jin Ping dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang memuat komitmen pendanaan pembangunan Proyek Monorel Jakarta dan pengembangan manucfaturing untuk monorel, sebesar USD. 1,5 Miliar.
Hal ini jadi bukti komitmen para pihak untuk membangun dan menyukseskan proyek monorel.
Satu-satunya permasalahan yang belum diselesaikan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Monorail adalah, penyediaan lahan untuk Depo dan Stasiun Monorail. Berdasarkan PKS hal tersebut merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta.
Seperti Gubernur Pramono, tentu seluruh warga tetap menginginkan Jakarta jadi kota yang ramah dan aman transportasi umum.
Moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL); Bus Transjakarta, MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit) termasuk angkutan kota bahkan ojek online yang ada, belum mampu menarik mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. Oleh karenanya tambahan moda transportasi monorail menjadi salah satu dambaan warga.
Diversifikasi moda angkutan umum (atau diversifikasi transportasi publik) menjadi upaya memperluas pilihan transportasi publik yang tersedia, baik dalam hal jenis transportasi maupun wilayah yang dilayani.
Tujuan diversifikasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transportasi publik, serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Lebih dari itu kita berharap kemacetan arus lalulintas di Kota Jakarta di setiap jam sibuk lebih gampang terurai. Tidak stuck akibat berjubelnya kendaraan.
Jakarta pada 22 Juni 2025 berusia 498 tahun. Semoga di tangan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, jadi kota yang semakin jaya dan membanggakan.
Untuk itu PT Jakarta Monorail tetap berkomitmen meneruskan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun dan menyelenggarakan angkutan umum monorel.
Pihak investor sebagai badan usaha swasta internasional, siap bekerja sama, apalagi jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Jakpro bisa ditunjuk agar berpartisipasi aktif ikut dalam jasa usaha angkutan umum monorel.
Berdasarkan pengakuan Direktur Utama PT Jakarta Monorail, Ir. Sukmawati Syukur, secara teknis tidak terlalu sulit mengembangkan proyek monorel. Tawaran penggunaan teknologi dari Eropa untuk unit sarana monorel sudah disampaikan kepada PT Jakarta Monorail.
Untuk membuat jalur baru menyesuaikan perkembangan kawasan pemukiman, bahkan sudah disanggupi dibantu konsultan tata kota yang dipakai Pemerintah Singapura dalam mengembangkan jalur angkutan publik negara tetangga tersebut.
Sementara pabrik kereta monorel siap membuat produk dengan teknologi terbaru dari Eropa untuk PT Jakarta Monorail. Investor berharap saat Kota Jakarta berusia 500 tahun pada Juni 2027, warganya mendapat hadiah moda transportasi umum baru yang semakin modern, canggih dan nyaman: Jakarta Monorel!.
Penulis : Cardi S
