EDISINEWS.ID | JAKARTA PUSAT – Aksi demontrasi yang dilakukan oleh Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Karang Taruna.( Gampar), dalam aksi tersebut, menuntut pembekuan Surat Keputusan Pengurus Nasional Karang Taruna ( SK PNKT ) masa bakti 2020-2025.serta revisi Permensos 25 Tahun 2019 dalam aksi tersebut, ada dua aksi Berlangsung dengan damai, Rabu tanggal 26 Febuari 2025.
Pada saat aksi pertama dilakukan pada pukul 14.00.WIB di depan Kementerian Sosial RI,Jl Salemba Raya, Senen Jakarta Pusat,pada saat aksi diikuti oleh sekitar 100 orang dari Gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Karang Taruna”
Dengan di koordinatori oleh Abdurahman alias Ambon dan Nur Riyanto Hamzah,Massa menyuarakan keberatan terhadap kepimpinan baru Karang Taruna DKI Jakarta yang dinilai tidak sesuai aturan” terangnya.
“Dan secara bersamaan, unjuk rasa serupa juga dilakukan di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.Dengan jumlah massa yang sama, mereka juga menyampaikan tuntutan yang sama, pembukaan SK PNKT dan revisi Permensos 25 Tahun 2019.
Sementara pengurus baru Karang Taruna DKI Jakarta diketahui oleh Akmal Budi Yulianto, yang dilantik oleh Ketua Umum Karang Taruna,Didik Mukrianto.
Para demonstran mengatakan bahwa pelantikan ini menabrak AD/ART Permensos 25 Tahun 2019, karena tidak mencantumkan regulasi tersebut dalam struktur kepengurusan.
Abdulrahman mengatakan bahwa bagaimana mungkin kegaduhan ini, dibiarkan? Dualisme kepemimpinan Karang Taruna DKI Jakarta harus segera diselesaikan.
“Selain itu, Beredar kabar bahwa Karang Taruna telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (KUMHAM) sebagai ormas (Organisasi Masyarakat), bukan lagi lembaga sosial. isu ini semakin memicu polemik di kalangan aktivis Karang Taruna dan Masyarakat Peduli Organisasi tersebut,” ujarnya.
Penulis : Cardi Santoso
